Wagubri Buka Rakorwal Gugus Tugas Reforma Agraria

PEKANBARU (mediamelayu) – Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution secara resmi membuka Rapat Koordinasi Awal (Rakorwal) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Riau, bertempat di Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin (30/5/2022).

Kegiatan ini mengusung tema “Sinergitas Kebijakan Lintas Sektor Demi Terwujudnya Reforma Agraria di Provinsi Riau”.

Tanah, kata Wagubri, merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Hal itu tertuang dalam UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa tanah harus dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

“Melalui Rakorwal GTRA ini, kami berharap akan terbangun komitmen yang kuat dan sinergi yang harmonis dari seluruh pihak terkait dalam rangka menyukseskan program reforma agraria, sehingga tercapai tujuan tanah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat khususnya di Provinsi Riau,” ujarnya seperti dilansir mediamelayu.com dari mdcr.go.id.

Tidak hanya itu, menurut Edy Nasution, tanah bukan hanya sebagai tempat tinggal dan bercocok tanam saja, tetapi juga mempunyai nilai historis, religius, politik dan keamanan.

“Bahkan, tanah juga merupakan salah satu faktor dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, menjaga keutuhan dan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas Wagubri.

Sementara Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, Syahrir mengatakan untuk tercapainya percepatan reforma agraria di Provinsi Riau, diperlukan koordinasi yang solid antar instansi agar pelaksanaan penataan aset tanah bisa berjalan dengan baik.

“Oleh karenanya diperlukan keterlibatan seluruh sumber daya dalam rangka mendukung tercapainya reformasi agraria yaitu terselenggaranya penataan aset,” imbuh Syahrir.

Apalagi, pelakasanaan reforma agraria adalah satu diantara cita-cita pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam nawa cita, untuk ditangani seoptimal mungkin baik tingkat pusat maupun daerah serta kementerian/lembaga terkait.

“Tujuan dari Rakorwal ini yaitu untuk saling mendukung dan berperan aktif sehingga kegiatan reforma di Riau dapat berhasil. Kami juga berharap adanya payung hukum antar regulasi yang dikeluarkan baik ditingkat pusat maupun daerah sehingga terjadi percepatan reforma agraria di Provinsi Riau,” harap Syahrir.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.