MEDIAMELAYU.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak resmi memberlakukan langkah efisiensi ekstrem guna menjaga keberlanjutan fiskal daerah pada Tahun Anggaran 2026. Kebijakan ini mencakup pemblokiran anggaran (self-blocking) untuk kegiatan non-prioritas serta penerapan pola kerja Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai langkah strategis untuk memastikan likuiditas kas daerah tetap terjaga.
Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, H. Mahadar, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta arahan bersama Mendagri dan Menkeu terkait optimalisasi belanja daerah. Fokus utama dari penghematan ini adalah untuk memprioritaskan pelunasan tunda bayar tahun 2024 dan 2025 yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.
“Instrumen blokir anggaran kami terapkan guna menjamin likuiditas kas. Belanja yang dipangkas meliputi kegiatan seremonial, perjalanan dinas, jasa konsultan, hingga pengadaan kendaraan dinas yang dianggap tidak mendesak. Namun, belanja wajib seperti gaji, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan tetap berjalan normal,” tegas Mahadar pada Rabu (11/3/2026).
Seiring dengan penghematan anggaran, Pemkab Siak juga melakukan terobosan dalam pola kerja birokrasi. Mulai April 2026, hari kerja fisik di kantor dipangkas menjadi empat hari seminggu, sementara sisanya dilakukan melalui mekanisme WFA. Kebijakan ini diklaim mampu menekan biaya operasional kantor dan efisiensi energi secara signifikan di seluruh lingkungan instansi pemerintah.
Meski demikian, efisiensi ini tidak berlaku bagi sektor pelayanan publik dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Unit kerja seperti RSUD, Puskesmas, Pemadam Kebakaran, Satpol PP, serta teknisi lapangan tetap diwajibkan bekerja secara fisik guna menjamin pelayanan tidak terganggu. Bagi ASN yang menjalani WFA, pengawasan ketat tetap dilakukan melalui absensi elektronik dan kewajiban menonaktifkan seluruh perangkat listrik di ruang kerja masing-masing.
Langkah tegas juga disiapkan bagi Perangkat Daerah yang melanggar aturan pemblokiran anggaran. Sekda Mahadar menegaskan bahwa Bendahara Umum Daerah (BUD) akan menolak penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) bagi anggaran yang telah diblokir. Langkah efisiensi ini diharapkan dapat memperkuat struktur keuangan Siak di tengah tantangan ekonomi global, sehingga pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat tetap terjamin.
Sumber : Kabar Melayu
