MEDIAMELAYU.COM , SIAK – Bupati Siak, Afni Zulkifli, menegaskan komitmennya untuk melakukan penguatan ekonomi berbasis kampung di tengah tantangan fiskal yang melanda daerah. Dalam arahannya saat melantik anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) untuk wilayah Kampung Belutu, Jambai Makmur, dan Sungai Gondang di Aula Kantor Camat Kandis, Kamis (2/4/2026), Afni menginstruksikan agar pemerintah kampung bertransformasi menjadi penggerak ekonomi lokal yang mandiri dan produktif.
Bupati perempuan pertama di Siak ini mengungkapkan bahwa penurunan transfer dari pemerintah pusat menuntut daerah untuk melakukan disiplin fiskal yang ketat. Saat ini, porsi belanja pegawai Kabupaten Siak masih berada di angka 36 hingga 38 persen, melebihi ambang batas nasional sebesar 30 persen. Kondisi ini mengharuskan Pemkab Siak melakukan rasionalisasi anggaran hingga Rp600 miliar guna menghindari sanksi fiskal, namun Afni menegaskan bahwa opsi merumahkan tenaga PPPK tetap tidak menjadi pilihan demi menjaga kesejahteraan pegawai.
“Komitmen kami jelas, jangan sampai ada pegawai yang dirumahkan. Kita cari jalan lain melalui efisiensi, meskipun konsekuensinya kita semua harus merasakan pengetatan anggaran,” tegas Afni yang juga merupakan mantan jurnalis senior tersebut. Ia meminta seluruh perangkat kampung, mulai dari Penghulu hingga Bapekam, untuk tidak lagi sekadar berfokus pada penyerapan anggaran, melainkan mengarahkan Dana Desa pada kegiatan yang memiliki nilai tambah ekonomi nyata bagi masyarakat.
Afni mendorong inisiatif produktif seperti peternakan ayam petelur, hortikultura, hingga sistem hidroponik yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar lokal. Selain itu, Pemkab Siak membuka akses pemanfaatan aset daerah bagi petani dan pelaku UMKM dengan skema sewa yang fleksibel (pascapanen). Kebijakan ini bertujuan agar aset daerah berfungsi sebagai alat produksi yang meringankan beban masyarakat, bukan justru menjadi beban administratif baru bagi pemerintah maupun pelaku usaha.
Secara strategis, Bupati Afni juga menyoroti peluang besar dari program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki perputaran anggaran signifikan mencapai Rp1 miliar per bulan per dapur produksi. Ia mewanti-wanti agar rantai pasok program tersebut wajib diisi oleh produk lokal dari petani dan peternak di Kabupaten Siak. “Jangan sampai anggarannya besar, tetapi belanjanya keluar daerah. Produk UMKM lokal harus menjadi prioritas utama agar perputaran uang tetap berada di kampung kita,” ujarnya.
Menutup arahannya, Afni mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk meninggalkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi di tengah keterbatasan fiskal. Visi besar kepemimpinannya adalah meninggalkan kondisi keuangan daerah yang lebih sehat dan stabil bagi generasi mendatang. Dengan sinergi yang kuat dari tingkat kabupaten hingga kampung, tantangan ekonomi saat ini diharapkan dapat diatasi melalui inovasi pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Sumber : Media Center Riau
