Terima Aksi Masyarakat Pelalawan, Pemprov Riau Ajukan Tanah Relokasi TNTN ke Pemerintah Pusat

Terima Aksi Masyarakat Pelalawan, Pemprov Riau Ajukan Tanah Relokasi TNTN ke Pemerintah Pusat

MEDIAMELAYU.COM, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau secara resmi menerima aksi demonstrasi masyarakat Pelalawan terkait tuntutan kepastian relokasi dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Kantor Gubernur Riau, Senin (13/4/2026). Aksi yang berlangsung tertib tersebut direspons langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang membuka ruang dialog bersama Kapolda Riau, Bupati Pelalawan, serta jajaran Forkopimda.

Dalam dialog tersebut, perwakilan masyarakat menekankan urgensi kejelasan status lahan dan jadwal relokasi guna menghindari ketidakpastian yang berkepanjangan. Masyarakat berharap agar janji pemerintah terkait pemindahan pemukiman keluar dari kawasan konservasi tersebut segera terealisasi dengan jaminan legalitas lahan yang jelas, mengingat persoalan ini telah menjadi polemik selama bertahun-tahun di wilayah tersebut.

Menanggapi aspirasi tersebut, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan bahwa pemerintah melalui Tim Percepatan Penanganan Tesso Nilo (TP2TNTN) telah menyiapkan langkah-langkah strategis. Saat ini, Pemprov Riau tengah menunggu persetujuan dari pemerintah pusat terkait pengajuan lahan yang akan dijadikan lokasi pemindahan warga. Seluruh usulan teknis dari masyarakat telah diterima untuk dikaji lebih mendalam bersama pihak kementerian terkait.

Hariyanto mengungkapkan bahwa pengajuan permintaan tanah relokasi sudah dikirimkan ke pusat dan saat ini dalam tahap koordinasi intensif. Ia meminta masyarakat untuk bersabar dan mendoakan agar proses administrasi di tingkat nasional berjalan lancar. Pemerintah berkomitmen penuh untuk mencari solusi terbaik yang tidak merugikan masyarakat sekaligus tetap menjaga fungsi kelestarian kawasan hutan Tesso Nilo.

Sebagai bentuk dukungan terhadap proses ini, pemerintah mengapresiasi masyarakat yang telah kooperatif menyerahkan sertifikat tanah lama guna mempermudah verifikasi dan validasi dalam proses relokasi nantinya. Kerja sama antara warga dan pemerintah daerah dinilai sebagai kunci utama dalam mempercepat proses birokrasi yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga di Jakarta.

Sebagai jaminan keamanan bagi warga, SF Hariyanto memastikan bahwa selama keputusan resmi dari pusat belum terbit dan lahan relokasi belum siap, masyarakat tidak akan diganggu di lokasi saat ini. Pemindahan baru akan dilakukan secara bertahap setelah seluruh fasilitas di lokasi baru tersedia. “Nanti jika sudah ada tanah relokasi, kita pindahkan,” tegasnya menutup dialog yang berlangsung kondusif tersebut.

Sumber : Media Center Riau

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *