MEDIAMELAYU.COM, PEKANBARU – Kondisi ratusan pengungsi Rohingya yang menetap di Kota Pekanbaru kini berada di titik yang kian memprihatinkan. Setelah bantuan dari lembaga internasional yang menangani pengungsian di bawah naungan PBB resmi dihentikan dalam beberapa bulan terakhir, banyak keluarga pengungsi yang kini harus berjuang melawan kelaparan dan ketidakpastian tempat tinggal. Tanpa adanya sokongan dana rutin untuk kebutuhan pokok, para imigran ini hidup dalam keterbatasan yang ekstrem di tengah aturan hukum yang tidak mengizinkan mereka untuk bekerja secara legal di Indonesia. Situasi ini menciptakan dilema kemanusiaan yang mendalam bagi para pengungsi yang awalnya datang untuk mencari perlindungan dari konflik di negara asal mereka.
Kepiluan ini salah satunya dirasakan oleh keluarga Muhammad Huson, yang telah menetap di Pekanbaru sejak tahun 2024. Selama hampir dua tahun, mereka bertahan hidup sepenuhnya dari bantuan kemanusiaan organisasi internasional. Namun, sejak kebijakan pembatasan bantuan diberlakukan sekitar empat bulan yang lalu, kebutuhan dasar untuk tujuh anggota keluarganya hampir tidak pernah terpenuhi secara layak. Minimnya akses terhadap pangan memaksa mereka melakukan penghematan yang tidak manusiawi demi bisa menyambung hidup dari hari ke hari. “Namun sekitar tiga hingga empat bulan terakhir, bantuan tersebut dihentikan. Kebijakan baru itu membuat kami pengungsi Rohingya di Pekanbaru kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, terutama makan kami,” ujar Huson dengan nada sedih.
Keterbatasan bahan pangan membuat keluarga ini seringkali hanya mengonsumsi tepung yang diolah seadanya untuk dibagi kepada seluruh anggota keluarga. Meski terkadang mendapatkan uluran tangan dari warga sekitar berupa kentang atau bahan pangan lainnya, bantuan tersebut bersifat tidak menentu dan jauh dari kata cukup. Ketidakpastian mengenai kapan bantuan akan kembali mengalir membuat mereka hidup dalam kekhawatiran yang berkepanjangan. Krisis ini semakin diperparah dengan status mereka yang tidak memiliki penghasilan mandiri, sehingga ketergantungan pada bantuan eksternal menjadi satu-satunya jalan keluar. “Ada hari-hari ketika keluarga kami hampir tidak memiliki makanan sama sekali. Situasi itu membuat kami hidup dalam ketidakpastian dan kekhawatiran setiap hari,” tambahnya.
Masalah lain yang kini menghimpit para pengungsi adalah ancaman pengusiran dari tempat tinggal sementara mereka. Karena tidak memiliki dana, banyak dari mereka yang menunggak biaya sewa kontrakan selama berbulan-bulan. Para pemilik rumah yang awalnya memberikan toleransi kini mulai memberikan tenggat waktu yang ketat bagi para pengungsi untuk melunasi tunggakan tersebut. Tanpa adanya jaminan tempat tinggal, mereka terancam terlunta-lunta di jalanan jika tidak segera mendapatkan solusi atas tunggakan sewa rumah. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari pemangku kebijakan agar krisis kemanusiaan ini tidak berkembang menjadi konflik sosial di tengah masyarakat.
Status mereka sebagai imigran membuat ruang gerak untuk bertahan hidup menjadi sangat sempit di bawah regulasi yang berlaku. Upaya untuk mencari pekerjaan secara mandiri terbentur pada aturan yang melarang pengungsi untuk bekerja di Indonesia, sehingga mereka terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus. Pemberlakuan kebijakan baru terkait pembatasan bantuan oleh organisasi internasional menjadi pukulan telak yang membuat para pengungsi semakin terpojok. Kini, nasib mereka bergantung pada kebijakan strategis selanjutnya dari pihak berwenang dan kepedulian publik dalam menanggapi situasi kemanusiaan yang kian memilukan di ibu kota Provinsi Riau tersebut.
Sumber: Tribunpekanbaru
