MEDIAMELAYU.COM— Pemerintah Provinsi Riau sukses mengukuhkan diri dalam kategori kualitas pelayanan publik terbaik dengan meraih predikat Zona Hijau pada penilaian tahun 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia. Prestasi gemilang ini mendapat apresiasi tinggi dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, yang menilai capaian tersebut sebagai buah dari sinergi kolektif dan komitmen kuat seluruh jajaran perangkat daerah dalam memuliakan pelayanan kepada masyarakat di Bumi Lancang Kuning.
Apresiasi tersebut disampaikan Syahrial Abdi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Publik di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Selasa (10/3/2026). Di hadapan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekda menegaskan bahwa keberhasilan menembus ambang batas kualitas tinggi ini merupakan bukti nyata transformasi birokrasi, mulai dari penyusunan standar layanan yang lebih rigid hingga efisiensi alur proses yang semakin memudahkan akses bagi warga.
“Atas capaian ini, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran. Namun, predikat Zona Hijau ini bukanlah garis finis yang sempurna, melainkan sebuah amanah yang harus dijaga agar pelayanan kita benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyata oleh setiap lapisan masyarakat,” tegas Syahrial.
Meski meraih predikat terbaik, Syahrial mengingatkan para aparatur untuk tidak terbuai dalam euforia prestasi. Ia menekankan bahwa status Zona Hijau ini serupa dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), di mana tetap terdapat catatan perbaikan yang harus segera diidentifikasi. Sekda mewanti-wanti adanya potensi maladministrasi yang masih tersisa agar segera dibenahi guna menghindari permasalahan hukum dan menjaga integritas tata kelola pemerintahan ke depan.
Lebih lanjut, Pemprov Riau berkomitmen menjadikan hasil penilaian Ombudsman ini sebagai batu loncatan menuju standar pelayanan kelas dunia. Visi utama yang diusung adalah terciptanya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik. Seluruh OPD diinstruksikan untuk terus melakukan evaluasi mandiri serta penguatan sistem pengaduan agar aspirasi masyarakat dapat tertangani dengan cepat dan tepat.
Penutupan Rakor tersebut menegaskan tekad Pemprov Riau untuk terus melakukan pendampingan teknis kepada setiap perangkat daerah. Harapannya, kualitas pelayanan publik di Provinsi Riau tidak hanya sekadar “hijau” secara administratif dan angka, tetapi menjelma menjadi budaya kerja yang santun dan profesional. Dengan demikian, marwah pemerintah daerah akan semakin kuat sebagai pelayan rakyat yang amanah dan berdedikasi tinggi.
Sumber : Media Center Riau
