MEDIAMELAYU.COM, PEKANBARU – Bupati Siak, Afni Zulkifli, mengeluarkan pernyataan tegas terkait kondisi fiskal daerah dalam acara silaturahmi Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKMPR) di Balai Dang Merdu BRK Syariah, Ahad (12/4/2026). Di hadapan anggota DPR dan DPD RI asal Riau, bupati perempuan pertama di Siak ini mengajak seluruh legislator untuk bersatu menuntut transparansi dan keadilan fiskal dari pemerintah pusat demi kelangsungan pembangunan daerah.
Afni menegaskan bahwa langkah menagih hak daerah bukan merupakan bentuk perlawanan, melainkan tanggung jawab konstitusional kepala daerah untuk kesejahteraan rakyat. Menurutnya, Riau saat ini tidak dalam posisi mengemis, melainkan menuntut hak atas kekayaan sumber daya alam yang telah memberikan kontribusi besar bagi negara. Hal ini menjadi krusial mengingat adanya perubahan skema kebijakan fiskal nasional yang memaksa daerah untuk terus beradaptasi.
Secara spesifik, Afni menyoroti kondisi fiskal Kabupaten Siak yang tengah tertekan akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2026 yang mencapai angka fantastis, yakni setengah triliun rupiah. Tak hanya itu, terdapat kurang salur DBH untuk periode 2023–2024 dengan nilai serupa yang hingga kini masih tertahan di pusat. Kondisi ini dinilai sangat berdampak pada kapasitas fiskal daerah dalam menjalankan program pembangunan hingga ke pelosok desa.
Dalam forum tersebut, mantan jurnalis ini secara khusus meminta dukungan para wakil rakyat di Senayan untuk membuka akses komunikasi ke kementerian terkait. Ia berharap legislator Riau solid dalam menyuarakan percepatan pembayaran kurang salur DBH tersebut. Kekuatan kolektif antara pemerintah daerah dan anggota legislatif di pusat diyakini akan lebih ampuh dalam mengetuk pintu kementerian guna mengamankan anggaran yang menjadi hak rakyat Riau.
Menanggapi urgensi tersebut, forum silaturahmi ini menghasilkan maklumat penting, salah satunya pembentukan Forum Komunikasi DPR/DPD RI asal Riau. Langkah ini akan diperkuat dengan rencana pembentukan sekretariat bersama di Jakarta yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi dan konsolidasi perjuangan kepentingan Riau di tingkat pusat, sehingga aspirasi daerah terkait keadilan fiskal dapat dikawal secara lebih sistematis.
Senada dengan semangat tersebut, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menekankan pentingnya kolaborasi melalui konsep “tali berpilin tiga” antara adat, agama, dan pemerintah. Di tengah keterbatasan dana transfer pusat, Pemerintah Provinsi Riau kini fokus memperkuat kemandirian daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di seluruh unit Samsat, sebagai langkah nyata agar pembangunan di Bumi Lancang Kuning tetap berjalan stabil dan mandiri.
Sumber : Media Center Riau
